Kurikulum Merdeka

 IMPLEMENTASI PERENCANAAN KURIKULUM MERDEKA 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) telah mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pengajaran sebagai opsi tambahan untuk memulihkan pembelajaran selama masa studi 2022-2024. Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum Nasional akan direvisi pada tahun 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan selama masa pemulihan Akademik.

Merujuk pada situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan dan berdampak signifikan. Kurikulum 2013 yang digunakan pada era pra-pandemi menjadi satu-satunya yang digunakan oleh lembaga pengajaran dalam pembelajaran. Masa pandemi 2020 n.d. 2021 Kementerian Pendidikan dan Teknologi mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum 2013 dan program darurat (Kur Sederhana-2013) sebagai acuan satuan pengajaran. Fase Pandemi 2021 n.d. 2022 Kementerian Pendidikan dan Teknologi mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Mengemudi (SP) dan Perawat Sekolah Menengah Kejuruan (PK) Unggulan.

Pada masa pra-pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan buku teks pada tahun 2013, kemudian kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memungkinkan satuan untuk Manajemen pendidikan lebih mudah dengan materi esensial. Program Studi Mandiri SP/SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya peningkatan dan revitalisasi pembelajaran yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2021.

Ditahun 2024 pembelajaran lanjutan serta program darurat, merupakan modifikasi dari program 2013 yang masih dapat digunakan lembaga. Pembelajaran mandiri merupakan pilihan bagi semua lembaga pendidikan dimana selama pendataan lembaga pendidikan siap melaksanakan pembelajaran mandiri.

Tahun 2024 akan menjadi tahun penetapan kebijakan kurikulum Merdeka berdasarkan penilaian mata kuliah selama melanjutkan studi. Penilaian ini menjadi acuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merumuskan kebijakan tindak lanjut pasca penarikan pembelajaran.

Langkah - langkah Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka tidak digulirkan secara massal, hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) untuk menciptakan fleksibilitas bagi lembaga pendidikan dalam pelaksanaan program. Beberapa program yang mendukung pelaksanaan Program Studi Merdeka/ Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah Program Sekolah Penggerak (SP) dan Pusat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-PK), dimana program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan dalam pelaksanaannya. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang diterapkan dengan baik untuk implementasi KM sehingga menjadi praktik yang baik dan konten pembelajaran IKM dalam SP/SMK-PK diidentifikasi dengan jelas dan mungkin menjadi pelajaran bagi unit pengajaran lainnya.

Pemberian dukungan terhadap IKM yang diberikan oleh Kemendikbud adalah bagaimana Kemendikbud memberikan dukungan belajar Merdeka dari IKM dan dukungan pendataan IKM secara Merdeka. Sekolah dan pengawas serta pelaku lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan berbagi praktik kurikulum Merdeka dalam bentuk lokakarya atau seminar.

Hasil pendataan oleh Kemendikbud & IKM secara Merdeka. Praktik Baik dan Konten Pembelajaran Kurikulum Merdeka secara jelas ditetapkan menjadi materi pembinaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SP/SMK-PK telah menerapkan Kurikulum Merdeka yang dapat memberikan praktik yang baik dan saling belajar, saling berbagi praktik yang baik sehingga terbentuk jaringan dukungan antara guru dan staf sekolah kependidikan untuk berbagi pembelajaran dan praktik terbaik Program Merdeka secara luas, komunitas berkembang yang mendukung ekosistem yang siap meluncurkan Program KeMerdekaan secara massal secara nasional pada tahun 2024.

Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri

Program mandiri tersebut merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) yang akan dimulai pada tahun 2021 dengan program yang berlaku untuk sekolah mengemudi. Pada tahun 2022, Kemendikbud akan berupaya mengumpulkan data yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan program mandiri ke depan.

Ada sejumlah strategi independen untuk menerapkan Kurikulum Mandiri yang akan digunakan sebagai bagian dari pengawasan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi pertama, peta jalan untuk penerapan program gratis secara bertahap, pendekatan strategis ini adalah membantu lembaga pendidikan mengenali kesiapan mereka sebagai dasar untuk menentukan opsi pelaksanaan program secara mandiri dan memberikan umpan balik berkala (3 bulan) untuk memetakan kebutuhan penyesuaian untuk secara mandiri mendukung pelaksanaan kurikulum pemerintah pusat dan daerah.

Strategi kedua, Menyediakan Alat Pengajaran dan Penilaian (High-Tech), adalah pendekatan strategis menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja dengan menyediakan berbagai pilihan alat penilaian dan sumber bahan (manual, modul pengajaran, proyek sampel, sampel silabus) dalam bentuk digital yang dapat digunakan sebagai satuan ajar dalam mewujudkan pembelajaran mandiri berbasis kurikulum.

Strategi ketiga, Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (High Tech), pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast, atau ebook yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk).

Strategi keempat, Menyediakan Narasumber Kurikulum Merdeka (High Touch), pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan narasumber kurikulum merdeka dari Sekolah Penggerak/SMK PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pengimbasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Pertemuan luring bisa dilakukan dalam bentuk seminar tatap muka, lokakarya, maupun pertemuan lainnya yang dilakukan di daerah maupun di satuan pendidikan.

Strategi yang terakhir adalah strategi kelima, Memfasilitasi Pengembangan Komunitas Belajar (High Touch), komunitas belajar dibentuk oleh lulusan Guru Penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi Kurikulum Merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan. Strategi implementasi Kurikulum Mandiri di Jalur Mandiri diawali dengan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat apakah lembaga pendidikan siap menerapkan Kurikulum Mandiri sampai sejauh mana. Harapan dari pendataan ini, Kemendikbud dapat melihat sejauh mana satuan pendidikan mau melaksanakan program mandiri ke depan dan tidak memaksakan pelaksanaan secara masif.